Pernyataan Dewan Ulama Senior Al-Azhar Al-Syarif
Pernyataan Dewan Ulama Senior Al-Azhar Al-Syarif
Dewan Ulama Senior Al-Azhar Al-Syarif mengadakan sebuah rapat darurat pada hari Selasa, 23 Rabi’ Al-Awwal 1439 H. yang bertepatan dengan 12 Desember 2017 M. di bawah pimpinan Grand Syaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Al-Thayyib, guna membahas tentang keputusan Amerika yang mendeklarasikan Al-Quds sebagai ibu kota entitas penjajah Zionis. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan sebagai berikut:
Pertama: Dewan Ulama Senior Al-Azhar Al-Syarif menolak secara tegas keputusan pemerintah Amerika Serikat yang tidak adil dan tidak memiliki dasar historis ataupun hukum, dan menguatkan apa yang telah dinyatakan oleh Syaikh Al-Azhar, Ketua Dewan Cendekiawan Muslim, atas penolakannya terhadap keputusan ini dan penolakannya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, yang itu semua datang dalam kerangka sikap bersejarah Al-Azhar terhadap permasalahan Palestina, yang mengekspresikan perasaan lebih dari 1,7 milyar umat Islam. Dewan Ulama Senior Al-Azhar juga mengapresiasi keputusan Gereja Koptik Nasional Mesir dalam sikapnya yang sama, dan penolakan Paus Theodoros untuk menemui Wakil Presiden Amerika Serikat, setelah terbitnya keputusan yang tidak benar ini.
Kedua: Dewan Ulama Senior menekankan bahwa keputusan yang arogan dan penuh pemalsuan sejarah seperti ini sama sekali tidak akan mengubah apapun di lapangan. Al-Quds adalah milik Palestina, Arab dan Islam. Ini adalah fakta yang tidak terhapus oleh keputusan yang sembrono dan tidak akan hilang oleh keberpihakan yang zalim.
Ketiga: Dewan Ulama Senior menyerukan kepada seluruh pemerintah dan organisasi Arab dan Islam untuk menjalankan kewajiban mereka terhadap Al-Quds dan Palestina serta mengambil semua tindakan politik dan hukum yang diperlukan untuk membatalkan keputusan ini, juga menuntut seluruh pemerintah, lembaga internasional, Dewan Keamanan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua orang-orang yang merdeka dan arif di dunia, untuk benar-benar bergerak dengan serius guna mencabut legalitas dari keputusan zalim ini. Dalam konteks ini, Dewan Ulama Senior mengapresiasi sikap semua negara merdeka dan pemerintah yang bertanggung-jawab di dunia, yang telah menolak keputusan Amerika, terutama sikap Uni Eropa, Rusia dan Cina; sebagaimana juga mendukung gerakan intifadah (perlawanan) Palestina, di mana bangsa Palestina mengorbankan darah mereka sebagai tebusan bagi tempat suci kita, dan menyeru pihak-pihak yang mampu dari bangsa Arab dan kaum muslimin untuk memberikan bantuan materil kepada mereka.
Keempat: Dewan Ulama Senior mengajak semua institusi keilmuan dan pendidikan, kementian wakaf dan lembaga fatwa di negeri-negeri Arab dan Islam, untuk memberikan perhatian pada permasalahan Al-Quds dan Palestina dalam kurikulum pelajaran dan pendidikan, serta khotbah-khotbah Jum’at dan program kebudayaan dan penerangan, agar mengembalikan kesadaran terhadap masalah yang penting dan krusial ini. Dalam hal ini, Dewan Ulama Senior telah memutuskan untuk membentuk komite yang menyusun diktat tentang permasalahan Palestina yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan Al-Azhar, dan akan diumumkan pada Konferensi Internasional Al-Azhar dan Dewan Cendekiawan Muslim untuk solidaritas terhadap Al-Quds.
Kelima: Dewan menegaskan bahwa identitas kearaban Al-Quds dan identitas Palestinanya tidak dapat dirubah dan dipermainkan, dan bahwa Piagam Persatuan Bangsa-bangsa mengharuskan entitas penjajah untuk tidak memperburuk situasi di kawasan dan mencegah langkah-langkah apapun yang menyalahi hal itu. Dan pemerintah Amerika harus menyadari bahwa pihaknya bukanlah imperium yang mengatur dunia dan menentukan nasib bangsa-bangsa serta hak asasi dan tempat-tempat suci mereka.
Keenam: Dewan Ulama Senior memperingatkan tentang berbagai bentuk usaha normalisasi hubungan dengan entitas Zionis sebelum ia menarik diri dari wilayah Arab yang terjajah dan —sebelum— berdirinya negara Palestina merdeka dengan Al-Quds Al-Syarif sebagai ibu kotanya.
Ketujuh: Kantor Dewan Ulama Senior dalam kondisi terus siaga untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu, dan mempersiapkan rekomendasi yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Konferensi Dunia untuk Solidaritas terhadap Al-Quds yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-18 Januari tahun depan bekerjasama dengan Dewan Cendekiawan Muslim.